Saturday

Japanese gov't approves SDF law revision


The Japanese government approved Friday a revision to the Self-Defense Forces (SDF) law to allow the forces to use land vehicles to transport Japanese and other nationals overseas, according to local media.

The decision was made in a cabinet meeting Friday morning in response to the Algerian hostage crisis, which killed 38 hostages, including 10 Japanese, in January.

The current SDF law only allows the SDF to transport overseas Japanese by air or sea. The revision enabled the forces to transport Japanese and foreigners in need of help on such vehicles like armored trucks, according to Japan's Kyodo News Agency.

The revision also allowed the SDF to transport their families and other parties concerned such as officials, people sent by Japanese companies and doctors, reported Kyodo.

Under the new revision, the SDF can carry out the operation when transportation can be carried out safely after discussing the expected dangers and measures to avoid them. The current law says the transport shall be carried out when safety is assured.
Source

Wednesday

Kapal Perang dari Brunei tiba 2013



Sindonews.com - Program pengadaan kapal perang jenis fregate dari Brunei Darussalam diperkirakan mulai terealisasi tahun depan. Rencana pembelian itu sempat ditentang kalangan DPR karena kualitas kapal diragukan. 

Meski demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno memastikan bahwa kondisi kapal perang itu dalam kondisi sempurna. Tiga unit kapal buatan Inggris tersebut akan datang bertahap mulai 2013 hingga 2014.

KSAL menilai Indonesia sangat beruntung mendapatkan tiga unit kapal itu. Sebab, kapal yang sudah dipersenjatai lengkap itu dibeli dengan harga murah. "Hanya mengeluarkan USD380 juta untuk tiga unit. Brunei saja membeli kapal tersebut dengan harga satuan sebesar USD600 juta," katanya, Selasa (4/9/2012). 

Menurut dia, Brunei tak jadi membeli kapal fregat dari Inggris tersebut karena merasa tak cocok secara nonteknis. "Mereka memesan kapal besar, tapi ternyata angkatan lautnya sedikit. Begitu (kapal) mau jadi, mereka bingung. Akhirnya mereka pesan yang kecil. Sedangkan kapal fregat yang terlanjur dipesan, diminta untuk dijual," terangnya.

Di satu sisi, Indonesia tengah membutuhkan penguatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut. Hal ini dilihat sebagai peluang untuk mendapat tambahan kapal dengan harga murah karena Brunei sendiri tak jadi memakainya.

Apalagi kapal tersebut telah dipersenjatai lengkap. Tak hanya itu, kapal itu juga dibuat dengan spesifikasi yang tinggi. "Saya sudah melihatnya, tidak ada kendala teknis. Alat-alatnya justru nomor satu semua karena yang memesan negara kaya," lanjutnya.

Soeparno menyebut, jika Indonesia memesan sendiri kapal jenis yang sama dengan spesifikasi serupa, maka tidak akan cukup anggarannya. "Kalau pesan sendiri, mana mungkin kita mendapatkan sebanyak itu," cetus dia.

Kalangan wakil rakyat di Komisi I DPR sebelumnya mempersoalkan pembelian tiga kapal tempur berjenis Multi Role Light Fregate itu. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin menyatakan ada persoalan teknis yang membuat Brunai tak jadi membelinya. 

Hasanuddin menilai, ada ketidaksesuaian spesifikasi pesanan dari BAE, perusahaan pembuat kapal tersebut. "Bahkan ada informasi bahwa spesifikasinya diturunkan sehingga Sultan Brunei tidak mau membayarnya," tuturnya.

Akibat membatalkan pembelian secara sepihak, BAE kemudian memperkarakan Brunei ke Arbitase Internasional pada 2007. Brunei pun terpaksa membeli. Walhasil, kapal tak terpakai dan Brunei mencoba untuk menjualnya kembali. Dalam tahap penawaran, sejumlah negara menolak, termasuk Vietnam.

Pada awalnya Indonesia sempat menolak karena kapal ini memiliki kendala teknis yakni pada stabilitas kapal. Pada saat dipakai pada kecepatan tinggi, kapal menjadi miring. Ada informasi juga yang menyatakan bahwa meriamnya tidak bisa tepat sasaran. Karena alasan inilah kemudian pembelian itu dipertanyakan.

Protes juga dilayangkan Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Salim Mengga. Menurutnya, mubazir jika TNI AL justru membeli kapal dengan spesifikasi yang diragukan ketangguhannya. 

Sumber : http://nasional.sindonews.com/read/2012/09/04/14/670038/kapal-perang-dari-brunei-tiba-2013

Friday

China Builds A Super Heat Seeker


A new air-to-air missile (PL-10) has been seen on Chinese J-11B fighters. The PL-10 looks very similar to the South African A-Darter. This is an 89 kg (196 pound), three meter (9.3 foot) long heat seeking missiles that is highly maneuverable and resistant to countermeasures. The A-Darter is not yet in service, but is designed to be similar to the U.S. AIM-9X. A-Darter is being developed in cooperation with Brazil. It’s not known if PL-10 is actually in service. It has been described and discussed for at least three years.
The J-11 is a clone of the Russian Su-27. The J-11A is being supplanted by the J-11B. At least two squadrons of J-11Bs are in service with the air force. The original J-11 entered service in 1998, but production was very slow and only a hundred were produced. Chinese officials were dismayed with the performance of the obsolete Russian electronics. After that, at least a hundred of the 33 ton J-11A was built. This model was equipped with modern, Chinese made, electronics and is capable of using up to eight tons of radar guided air-to-air missiles and smart bombs. But the J-11B, while the same size and weight as the J-11A, has a more capable AESA radar and is intended to specialize in air-to-ground missions, while also being able to take care of itself in air-to-air combat. The navy is using a beefed up version of the J-11B (the J-11BH) on its carriers.
There appear to be about 200 J-11s in service, with about 40 percent of them J-11Bs. This is deduced by the number of cell phone photos showing up, from different air force and navy air bases.